PERBEDAAN
TEORI PEMBANGUNAN DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN
Tugas
Mandiri
Disusun
oleh :
Nama : .................
NIM : ................
KELAS : IV D
STIA AL-GAZALI BARRU
..................
KATA
PENGANTAR
Alhamdulillah, Puja dan Puji hanya layak
tercurahkan kepada Allah SWT. , karena atas limpahan karunia-Nya. Shalawat
serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu’alaihi wa
sallam. Manusia istimewa yang seluruh perilakunya layak untuk diteladani, yang
seluruh ucapannya adalah kebenaran, yang seluruh getar hatinya kebaikan.
Sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas mandiri ini tepat pada waktunya.
Penulis sangat tertarik untuk mengajukan
Judul : PERBEDAAN TEORI PEMBANGUNAN DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN
Banyak kesulitan dan hambatan yang Penulis
hadapi dalam membuat tugas mandiri ini tapi dengan semangat dan kegigihan serta
arahan, bimbingan dari berbagai pihak sehingga Penulis mampu menyelesaikan
tugas mandiri ini dengan baik, oleh karena itu pada kesempatan ini
Penulis menyimpulkan bahwa tugas mandiri ini
masih belum sempurna, oleh karena itu Penulis menerima saran dan kritik, guna
kesempurnaan tugas mandiri ini dan bermanfaat bagi Penulis dan pembaca pada
umumnya.
Barru, Juni 2021
Penulis
DAFTAR
ISI
HALAMAN JUDUL…………………………………………………………… i
KATA PENGANTAR…………………………………………………………. ii
DAFTAR ISI…………………………………………………………………… iii
BAB I
PENDAHULUAN…………………………………………………..
1
1. Latar
Belakang………………………………………………………… 1
2. Rumusan
Masalah……………………………………………………. 2
BAB II
PEMBAHASAN…………………………………………………..
3
1. Teori
Pembangunan ………………………………………………….. 3
2. Implementasi
Pembangunan…………………………………………. 5
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN……………………………………..
7
DAFTAR PUTAKA……………………………………………………………. 8
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Konsepsi
pembangunan sesungguhnya tidak perlu dihubungkan dengan aspek-aspek spasial.
Pembangunan yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal
membuktikan keberhasilan. Hal ini antara lain dapat dilukiskan di
negara-negara Singapura, Hongkong, Australia, dan negara-negara maju lain.
Kebijakan ekonomi di negara-negara tersebut umumnya dirumuskan secara konsepsional
dengan melibatkan pertimbangan dari aspek sosial lingkungan serta didukung
mekanisme politik yang bertanggung jawab sehingga setiap kebijakan ekonomi
dapat diuraikan kembali secara transparan, adil dan memenuhi kaidah-kaidah
perencanaan.
Dalam
aspek sosial, bukan saja aspirasi masyarakat ikut dipertimbangkan tetapi juga
keberadaan lembaga-lembaga sosial (social capital) juga ikut
dipelihara bahkan fungsinya ditingkatkan. Sementara dalam aspek
lingkungan, aspek fungsi kelestarian natural capital juga
sangat diperhatikan demi kepentingan umat manusia. Dari semua itu, yang
terpenting pengambilan keputusan juga berjalan sangat bersih dari beragam
perilaku lobi yang bernuansa kekurangan (moral hazard) yang
dipenuhi kepentingan tertentu (vested interest) dari
keuntungan semata (rent seeking). Demikianlah, hasil-hasil
pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil melintasi
(menembus) batas ruang (inter-region) dan waktu (inter-generation). Implikasinya
kajian aspek spasial menjadi kurang relevan dalam keadaan empirik yang telah
dilukiskan di atas (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Pembangunan merupakan
hal yang tidak asing lagi bagi suatu Negara.
Tujuan
pembangunan sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan
begitu, pembangunan dilaksanakan secara terus-menerus sebagai suatu proses agar
mampu tercapai keadaan masyarakat yang semakin baik. Pembangunan pedesaan
merupakan bagian yang penting dari pembangunan Nasional.
Dalam
rangka menyelenggarakan pemerintahan, Negara Indonesia terdiri atas daerah
Provinsi yang terdiri dari beberapa Kabupaten/ Kota, sedangkan daerah
Kabupaten/ Kota terbagi atas Desa dan Kelurahan yang merupakan satuan
pemerintahan terendah. (Nurcholis, 2011: 1). Desa merupakan kesatuan geografis terdepan
dimana hampir sebagian besar penduduk bermukim. Desa yang merupakan kesatuan
masyarakat hukum juga memiliki kewenangan sekalipun kewenangannya tidak seluas
kewenangan milik pemerintah daerah. (Eko et al, 2014: 91).
B.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang
masalah di atas, penyusun merumuskan rumusan masalah sebagai berikut.
1. Apa yang dimaksud dengan Teori Pembangunan?
2. Apa yang dimaksud dengan Implementasi Pembangunan?
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian Teori Pembangunan
Teori
pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar,
modernisasi dan ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam
Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang
pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang
nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma
ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (under-development)
ketergantungan (dependent development) dan sistem dunia (world system theory)
sesuai dengan klassifikasi Larrain (1994). Sedangkan Tikson (2005) membaginya
kedalam tiga klassifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan
dan ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul
berbagai versi tentang pengertian pembangunan.
Pengertian pembangunan mungkin
menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak
ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh
ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari
perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis,
modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan
pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada
tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat
diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang
lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai
aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Tema
pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan
perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah
terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan
bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek
kehidupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan
hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil.
Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan
harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan
etika umat.
Dengan
semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut
berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup
bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang
dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi
diartikan sebagai proses trasformasi dan perubahan dalam masyarakat
yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan
sebagainya.
Oleh
karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang
mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai
suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan
tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya
penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisional.
Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan
dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya
pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan.
Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (expansion) atau
peningkatan (improvement) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas
masyarakat.
Perkembangan sosial adalah kemajuan yang
progresif melalui kegiatan yang terarah dari individu dalam pemahaman atas
warisan sosial dan formasi pola tingkah lakunya yang luwes. Hal itu disebabkan
oleh adanya kesesuaian yang layak antara dirinya dengan warisan sosial itu.
Menurut
Elizabeth B. Hurlock, perkembangan sosial adalah kemampuan seseorang dalam
bersikap atau tata cara perilakunya dalam berinteraksi dengan unsur sosialisasi
di masyarakat.
Jadi,
dapat diartikan bahwa perkembangan sosial akan menekankan perhatiannya kepada
pertumbuhan yang bersifat progresif. Seorang individu yang lebih besar tidak
bersifat statis dalam pergaulannya, karena dirangsang oleh lingkungan sosial,
adat istiadat, kebiasaan – kebiasaan kelompok dimana ia sebagai salah satu
anggota kelompoknya.
B. Implementasi
Pembangunan
Implementasi
merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu
tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan,
keterampilan maupun sikap. Dalam Oxford advance leaner dictionary dikemukakan
bahwa implementasi adalah put something into effect yang artinya adalah
penerapan sesuatu yang memberikan efek tau dampak Susilo (dalam Iril Fahmi
2013: 9).
Menurut
Inu Kencana Syafiie (2008:56) implementasi adalah apa yang terjadi setelah
peraturan perundang – undangan ditetapkan, yang memberikan otorisasi pada suatu
program, kebijakan, manfaat atau suatu bentuk hasil (output) yang jelas
(tangible). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti
pernyataan maksud tentang tujuan – tujuan program dan hasil – hasil yang
diinginkan oleh para pejabat pemerintah.
Implementasi
merupakan aspek yang penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan
suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu
dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya
untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat
terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu
Di
Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Pembangunan
dapat diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan
warganya. Seringkali kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan materil.
Pembangunan diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di
bidang ekonomi. Pembangunan sering dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi.
Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan jika pertumbuhan
ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi.
Menurut
Totok Mardikanto (2013:4) pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan
yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan –
perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu
hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami
perubahan – perubahan.
Pembangunan
berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan
bermanfaat dan berguna bagi masyarakat setempat, selain itu juga risiko yang
akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan ini akan ditanggung juga oleh
masyarakat setempat. Berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang merupakan
bagian dalam perencanaan program pembangunan dapat di bentuk atau di ciptakan.
Hal ini sangat tergantung pada kondisi masyarakat setempat, baik kondisi
sosial, budaya, ekonomi, maupun tingkat pendidikannya.
BAB
III
KESIMPULAN
DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan
uraian sebelumnya, Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :
Teori
Pembangunan adalah serangkaian teori yang digunakan sebagai acuan untuk
membangun sebuah masyarakat. Ide tentang pentingnya perhatian terhadap teori
pembangunan pada awalnya muncul ketika adanya keinginan dari negara-negara maju
untuk mengubah kondisi masyarakat dunia ketiga yang baru merdeka.
Pembangunan
yang dapat mengurangi dampak buruk di masa saat ini hingga masa depan misalnya
: pembangunan harus memperhatikan kondisi fisik dan sosial dari suatu wilayah
agar menciptakan keserasian antara kehidupan alam dan manusia
Saran
Sesuai
dengan kesimpulan diatas, Penulis menyarankan bahwa Keterlibatan masyarakat
dalam pembangunan akan sangat menentukan tercapainya hasil perencanaan yang
baik.
DAFTAR
PUSTAKA
“KARAKTERISTIK
PERKEMBANGAN SOSIAL REMAJA”,
http://nahdamar.blogspot.com/2013/03/karakteristik-perkembangan-sosial-remaja.html
“KARAKTERISTIK
REMAJA” http://belajarpsikologi.com/karakteristik-remaja/
https://media.neliti.com/media/publications/70029-ID-konsep-dan-implementasi-pembangunan-pert.pdf
http://eprints.umpo.ac.id/3596/2/BAB%20I.pdf
Team Work Lapera, 2001. Politik
Pemberdayaan Jalan Mewujudkan Otonomi Desa.
Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama.
Prof.
H. Rozali Abdullah, S.H. Pelaksanaan
Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Jakarta: FAJAR
GRAPINDO PERSADA. 2005
Sjafrizal.
Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era
Otonomi, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014
