DataSpell Archives

 

PERBEDAAN TEORI PEMBANGUNAN DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN

Tugas Mandiri

 

 

 

Disusun oleh :

Nama    : .................

NIM        : ................

KELAS : IV D

 

STIA AL-GAZALI BARRU

..................

KATA PENGANTAR

  Alhamdulillah, Puja dan Puji hanya layak tercurahkan kepada Allah SWT. , karena atas limpahan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu’alaihi wa sallam. Manusia istimewa yang seluruh perilakunya layak untuk diteladani, yang seluruh ucapannya adalah kebenaran, yang seluruh getar hatinya kebaikan. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas mandiri ini tepat pada waktunya.

  Penulis sangat tertarik untuk mengajukan Judul : PERBEDAAN TEORI PEMBANGUNAN DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN

  Banyak kesulitan dan hambatan yang Penulis hadapi dalam membuat tugas mandiri ini tapi dengan semangat dan kegigihan serta arahan, bimbingan dari berbagai pihak sehingga Penulis mampu menyelesaikan tugas mandiri ini dengan baik, oleh karena itu pada kesempatan ini

  Penulis menyimpulkan bahwa tugas mandiri ini masih belum sempurna, oleh karena itu Penulis menerima saran dan kritik, guna kesempurnaan tugas mandiri ini dan bermanfaat bagi Penulis dan pembaca pada umumnya.

 

Barru, Juni 2021

  

 

      Penulis

 

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……………………………………………………………   i

KATA PENGANTAR………………………………………………………….   ii

DAFTAR ISI……………………………………………………………………  iii

BAB I      PENDAHULUAN…………………………………………………..   1

1.         Latar Belakang………………………………………………………… 1

2.         Rumusan Masalah……………………………………………………. 2

BAB II     PEMBAHASAN…………………………………………………..   3

1.         Teori Pembangunan ………………………………………………….. 3

2.         Implementasi Pembangunan…………………………………………. 5

BAB III     KESIMPULAN DAN SARAN……………………………………..   7

DAFTAR PUTAKA…………………………………………………………….   8

 

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsepsi pembangunan sesungguhnya tidak perlu dihubung­kan dengan aspek-aspek spasial. Pembangunan yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilan. Hal ini antara lain dapat dilukiskan di negara-negara Singapura, Hongkong, Australia, dan negara­-negara maju lain. Kebijakan ekonomi di negara-negara tersebut umumnya dirumuskan secara konsepsional dengan melibatkan pertimbangan dari aspek sosial lingkungan serta didukung mekanisme politik yang bertanggung jawab sehingga setiap kebijakan ekonomi dapat diuraikan kembali secara transparan, adil dan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan.

Dalam aspek sosial, bukan saja aspirasi masyarakat ikut dipertimbangkan tetapi juga keberadaan lembaga-lembaga sosial (social capital) juga ikut dipelihara bahkan fungsinya ditingkatkan. Sementara dalam aspek lingkungan, aspek fungsi kelestarian natural capital juga sangat diperhatikan demi kepentingan umat manusia. Dari semua itu, yang terpenting pengambilan keputusan juga berjalan sangat bersih dari beragam perilaku lobi yang bernuansa kekurangan (moral hazard) yang dipenuhi kepentingan tertentu (vested interest) dari keuntungan semata (rent seeking). Demikianlah, hasil-­hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil melintasi (menembus) batas ruang (inter-region) dan waktu (inter-generation). Implikasinya kajian aspek spasial menjadi kurang relevan dalam keadaan empirik yang telah dilukiskan di atas (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Pembangunan merupakan hal yang tidak asing lagi bagi suatu Negara.

Tujuan pembangunan sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, pembangunan dilaksanakan secara terus-menerus sebagai suatu proses agar mampu tercapai keadaan masyarakat yang semakin baik. Pembangunan pedesaan merupakan bagian yang penting dari pembangunan Nasional.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, Negara Indonesia terdiri atas daerah Provinsi yang terdiri dari beberapa Kabupaten/ Kota, sedangkan daerah Kabupaten/ Kota terbagi atas Desa dan Kelurahan yang merupakan satuan pemerintahan terendah. (Nurcholis, 2011: 1). Desa merupakan kesatuan geografis terdepan dimana hampir sebagian besar penduduk bermukim. Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum juga memiliki kewenangan sekalipun kewenangannya tidak seluas kewenangan milik pemerintah daerah. (Eko et al, 2014: 91).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun merumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1.         Apa yang dimaksud dengan Teori Pembangunan?

2.         Apa yang dimaksud dengan Implementasi Pembangunan?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Teori Pembangunan

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (under-development) ketergantungan (dependent development) dan sistem dunia (world system theory) sesuai dengan klassifikasi Larrain (1994). Sedangkan Tikson (2005) membaginya kedalam tiga klassifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan.

 Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah ber­kembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pen­dahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelan­jutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk me­menuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehi­dupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan ma­syarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, moderni­sasi diartikan sebagai proses trasformasi dan perubahan dalam masya­rakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya.

Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisio­nal.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangun­an. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/per­luasan (expansion) atau peningkatan (improvement) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

 Perkembangan sosial adalah kemajuan yang progresif melalui kegiatan yang terarah dari individu dalam pemahaman atas warisan sosial dan formasi pola tingkah lakunya yang luwes. Hal itu disebabkan oleh adanya kesesuaian yang layak antara dirinya dengan warisan sosial itu.

Menurut Elizabeth B. Hurlock, perkembangan sosial adalah kemampuan seseorang dalam bersikap atau tata cara perilakunya dalam berinteraksi dengan unsur sosialisasi di masyarakat.

Jadi, dapat diartikan bahwa perkembangan sosial akan menekankan perhatiannya kepada pertumbuhan yang bersifat progresif. Seorang individu yang lebih besar tidak bersifat statis dalam pergaulannya, karena dirangsang oleh lingkungan sosial, adat istiadat, kebiasaan – kebiasaan kelompok dimana ia sebagai salah satu anggota kelompoknya.

 B. Implementasi Pembangunan

Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Dalam Oxford advance leaner dictionary dikemukakan bahwa implementasi adalah put something into effect yang artinya adalah penerapan sesuatu yang memberikan efek tau dampak Susilo (dalam Iril Fahmi 2013: 9).

Menurut Inu Kencana Syafiie (2008:56) implementasi adalah apa yang terjadi setelah peraturan perundang – undangan ditetapkan, yang memberikan otorisasi pada suatu program, kebijakan, manfaat atau suatu bentuk hasil (output) yang jelas (tangible). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan – tujuan program dan hasil – hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Implementasi merupakan aspek yang penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu

Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan materil. Pembangunan diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi. Pembangunan sering dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan jika pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi.

Menurut Totok Mardikanto (2013:4) pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan – perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan – perubahan.

Pembangunan berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat setempat, selain itu juga risiko yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan ini akan ditanggung juga oleh masyarakat setempat. Berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang merupakan bagian dalam perencanaan program pembangunan dapat di bentuk atau di ciptakan. Hal ini sangat tergantung pada kondisi masyarakat setempat, baik kondisi sosial, budaya, ekonomi, maupun tingkat pendidikannya.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Teori Pembangunan adalah serangkaian teori yang digunakan sebagai acuan untuk membangun sebuah masyarakat. Ide tentang pentingnya perhatian terhadap teori pembangunan pada awalnya muncul ketika adanya keinginan dari negara-negara maju untuk mengubah kondisi masyarakat dunia ketiga yang baru merdeka.

Pembangunan yang dapat mengurangi dampak buruk di masa saat ini hingga masa depan misalnya : pembangunan harus memperhatikan kondisi fisik dan sosial dari suatu wilayah agar menciptakan keserasian antara kehidupan alam dan manusia

Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, Penulis menyarankan bahwa Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan sangat menentukan tercapainya hasil perencanaan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

“KARAKTERISTIK PERKEMBANGAN SOSIAL REMAJA”, http://nahdamar.blogspot.com/2013/03/karakteristik-perkembangan-sosial-remaja.html

“KARAKTERISTIK REMAJA” http://belajarpsikologi.com/karakteristik-remaja/

https://media.neliti.com/media/publications/70029-ID-konsep-dan-implementasi-pembangunan-pert.pdf

http://eprints.umpo.ac.id/3596/2/BAB%20I.pdf

Team Work Lapera, 2001. Politik Pemberdayaan Jalan Mewujudkan Otonomi Desa. Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama.

Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Jakarta: FAJAR GRAPINDO PERSADA. 2005

Sjafrizal. Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014